nasional

Mensos Minta Pemda Berikan Perhatikan di Daerah Rawan Bencana

rakyat.co – Berdasarkan data dan informasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sepanjang 2018 terjadi 2.572 bencana di Indonesia dan disebutkan ada 4.814 korban tewas dan 10,2 juta mengungsi.

Selain itu, ada 320 ribu unit rumah dan 1.999 fasilitas umum rusak. Kondisi ini membuktikan Indonesia sangat rawan terjadi bencana.

“Untuk bencana yang menimbulkan banyak korban tewas seperti di NTB, peristiwa gempa bumi, likuifaksi dan tsunami di Sulawesi Tengah, Tsunami di Lampung dan Banten yang dikenal sebagai Tsunami Selat Sunda, ” ujar Menteri Sosial Juliari P Batubara saat kunjungan kerja di lapangan Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Jumat (22/11/2019).

Pada 2019 ini masih terjadi bencana seperti banjir di Bengkulu dan Sulawesi Tenggara, Gempa di Banten, Maluku, Maluku Utara dan banjir bandang di Papua. Belajar pada kondisi itu edukasi kebencanaan harus disampaikan secara massif pada masyarakat.

Sejak 2010, pengurangan resiko bencana dilakukan berbasis masyarakat dengan program Kampung Siaga Bencana (KSB), dengan pembentukan di 741 lokasi termasuk 17 lokasi berbasis Kawasan Siaga Bencana di Banten, Lampung, Jawa Barat dan Jawa Tengah dengan tahapan Penyuluhan, Pelatihan dan Simulasi.

“Bencana tersebut harus disikapi semua pihak, sebab bisa dengan lokasi yang luas dan bisa terjadi antarwilayah desa, kecamatan, kabupaten/kota maupun provinsi, maka diperluas cakupan wilayah menjadi Kawasan Siaga Bencana dan Tagana Masuk Sekolah.

Dengan adanya KSB sebagai wadah penanggulangan bencana berbasis pendekatan terpadu yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di sejumlah daerah yang memiliki risiko bencana tinggi maupun daerah di sekitarnya.

Berperan sebagai daerah penyangga serta dikolaborasikan dengan kegiatan Tagana Masuk Sekolah (TMS) sebagai edukasi bencana pada para siswa, guru dan orangtua di sekolah di lokasi rawan bencana.

“Perlu adanya peningkatan kesiapsiagaan bencana berupa Kawasan siaga bencana dan Tagana masuk sekolah secara intensif dilakukan olehrelawan Taruna Siaga Bencana (Tagana), ” tandasnya.

Di seluruh Indonesia, saat ini terdapat 37.817 personil dengan rincian Tagana Muda sebanyak 37.120 orang, Tagana Madya sebanyak 660 personil, serta Tagana Utama sebanyak 37 orang.

Spesialisasi Tagana untuk Layanan Dukungan Psikososial 7.190 personil, Manajemen Pengungsian 4.171
personil, Dapur umum sebanyak 3.782 personil dan Logistik sebanyak 2.313 personil. Jumlah ini terus meningkat seiring eksistensi Tagana setiap kali terjadi bencana alam.

“Pada saat terjadi bencana dengan cepat merespon darurat untuk pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana, Tagana berperan untuk membantu evakuasi, melakukan pendirian tenda darurat, layanan dapur umum dan layanan dukungan psikososial, ” katanya.

Dengan masyarakat yang siap menghadapi bencana, sehingga mereka bisa melakukan berbagai tindakan darurat yang diperlukan serta bisa mandiri dalam pelaksanaan penanggulangan bencana tersebut.

“Memang jadi tidak berlebihan saya menghimbau pemda untuk memberikan perhatian lebih terhadap masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana agar mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dalam penanggulangan bencana, ” pintanya.

Kemensos mendorong pemda membentuk hal serupa dengan menggunakan dana APBD dan dana desa setempat untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana. Juga, pembinaan dan dukungan kepada relawan Tagana dan tim KSB agar dilakukan secara terus menerus oleh pemda.

“Pesan saya agar pemda Provinsi Jabar dan Jateng bisa memperluas cakupan kegiatan KSB di wilayah lain yang mempunyai potensi dan resiko gempa, tsunami dan bencana lainnya yang sama seperti di pesisir Kabupaten Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, serta Purworejo, ” katanya.

Dalam rangkaian kunjungan kerja tersebut, Mensos menyerahkan bantuan logistik untuk Provinsi Jawa Barat Rp 1.081.753.272, dan Jawa Tengah Rp 1.227.240.212, sehingga total bantuan Rp 2.308.993.484.

Hadir di acara tersebut, Dirjen Linjamsos, Staf Ahli Mensos, Staf Khusus Mensos, Tenaga Ahli Mensos, mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti, Direktur PSKBS, Kasubag Protokol, Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran, Wakil Ketua DPRD Pangandaran, Bupati Cilacap, Bupati Kebumen dan Kepala Dinas Sosial Jawa Barat.

Juga, dari unsur Forkompinda Pangandaran, Pangdam dan Aster Kasdam III Siliwangi, Kapolda Jawa Barat, Kapolres Pangandaran, Kepala BBPPKS Bandung, Kepala Dinas Sosial Pangandaran, serta Poltekesos Bandung diwakili oleh Wakil Direktur 1 dan Kepala Sub Bagian Humas dan Kerjasama..[/3]