Gegara Eksplorasi Gas, Uni Eropa Bakal Jatuhkan Sanksi ke Turki
RAKYAT – Isyarat lampu hijau untuk memperluas sanksi terhadap Turki disampaikan para pemimpin negara Uni Eropa atas eksplorasi gas alam di perairan Mediterania yang turut diklaim Yunani dan Siprus.
Pilihan perluasan sanksi itu dipertimbangkan menyusul serangkaian provokasi yang dinilai Uni Eropa kerap dilakukan Turki.
“Disayangkan Turki terlibat dalam tindakan dan provokasi sepihak dan meningkatkan retorikanya terhadap Uni Eropa, negara anggota Uni Eropa, dan para pemimpin Eropa,” ujar pernyataan Uni Eropa usai melakukan pertemuan tingkat tinggi di Brussel, Jumat (11/12/2020).
Sanksi tersebut rencananya menyasar sejumlah individual antara lain Wakil Presiden Perusahaan Perminyakan Turki dan Wakil Direktur Departemen Eksplorasi.
Pada KTT terakhir Oktober lalu, Uni Eropa mempertimbangkan menawarkan Ankara kerja sama, “Agenda Politik Uni Eropa-Turki yang positif,” termasuk keuntungan perdagangan dan bea cukai, serta bantuan bagi Turki untuk menangani pengungsi Suriah.
Soal tawaran itu berlaku jika Turki sepakat menjalankan “kemitraan sejati” dan memulai dialog nyata dengan Uni Eropa. Namun, minimnya tanggapan dari Turki membuat menteri 27 negara Uni Eropa sepakat mengadopsi “daftar sanksi tambahan” terkait aktivitas pengeboran Turki “yang ilegal” di Mediterania Timur.
Sikap para pemimpin negara Uni Eropa meminta kepala kebijakan luar negeri blok tersebut, Josep Borrell, untuk menyusun laporan tentang situasi hubungan politik, ekonomi dan perdagangan antara Uni Eropa dan Turki, termasuk perluasan sanksi.
Laporan tersebut direncanakan akan dibahas pada KTT Uni Eropa Maret 2021. “Taruhannya sangat jelas yakni kredibilitas Uni Eropa,” ujar Perdana Menteri Yunani Kyriakos MItsotakis seperti dikutip Associated Press.
Menurut Mitsotakis akan ada konsekuensi dari Uni Eropa jika Turki “melanjutkan perilaku nakalnya. “Jadi sekarang, akan terlihat, apakah sebagai negara Eropa kita benar-benar kredibel dalam apa yang kita sendiri sepakati,” ungkapnya.
Uni Eropa memang terpecah dalam mempertimbangkan cara terbaik menangani Turki. Prancis dan Siprus mendorong langkah-langkah tegas dan keras seperti sanksi ekonomi terhadap Turki.
Negara lain khawatir hal itu semakin memperburuk perekonomian pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan yang sudah rusak dan membuat kawasan tidak stabil.
Rabu pekan ini, Erdogan menepis ancaman sanksi Uni Eropa dan menuduh blok tersebut bertindak “tidak jujur” dan gagal memenuhi janjinya.
“Setiap keputusan menjatuhkan sanksi terhadap Turki tidak akan menjadi perhatian besar Turki,” tandas Erdogan kepada awak media.[/5]
