Ada Kelompok Masyarakat Dilarang Daftar Kartu Prakerja?

RAKYAT.CO – Untuk menjadi peserta Kartu Prakerja tidak semua masyarakat bisa mengikuti pendaftaran. Program Kartu Prakerja bisa diikuti oleh para pekerja yang ingin menambah pemasukan.

Menurut Head of Communication PMO Kartu Prakerja Louisa Tahutu bahwa berdasarkan Perpres 76/2020 dan
Permenko 11/2020 kelompok tidak bisa mendaftar Kartu Prakerja itu seperti PNS, TNI/Polri dan mereka yang
menerima bantuan sosial dari Kemensos.

“Permenko mengatur daftar terlarang masyarakat, meliputi pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD,
ASN/TNI/POLRI, kepala desa dan perangkat desa, direksi/komisaris/dewan pengawas BUMN atau BUMD,
penerima bansos Kemensos,” ujarnya Selasa (23/2/2021).

Pemerintah menggelar program Kartu Prakerja hingga gelombang 11 pada akhir 2020. Rencananya, Selasa
(23/2/2021) siang, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto akan kembali membuka
pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 12.

Total bantuan yang didapat Rp 3,55 juta, dengan rincian Rp 600 ribu untuk biaya pelatihan tiap bulan selama
empat bulan atau total Rp2,4 juta dan Rp1 juta sebagai insentif biaya pelatihan, serta Rp150 ribu sebagai biaya
survei.

Namun, sebelum mendaftar pastikan kalian memenuhi syarat seperti.

Pertama, Warga Negara Indonesia (WNI).

Kedua, Berusia di atas 18 tahun.

Ketiga, Tidak sedang melakukan kuliah atau sekolah.

Calon peserta juga sebaiknya memahami tahapan-tahapan untuk mendaftar, sebagai berikut:

Pertama, buka laman www.prakerja.go.id

Kedua, siapkan nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), masukkan data diri, dan ikuti
petunjuk untuk menyelesaikan proses pemeriksaan akun

Ketiga, siapkan alat tulis untuk mengikuti tes motivasi dan kemampuan dasar secara online

Keempat, gabung pada gelombang daftar Prakerja yang sedang dibuka

Kelima, tunggu pengumuman seleksi peserta yang lolos daftar Kartu Prakerja Gelombang 12.[/3]