Polisi Bilang Arteria Tak Bisa Dipidana, Direktur IPR: UU MD3 Perlu Direvisi

Arteria Dahlan

RAKYAT.CO – Ucapan Anggota DPR RI Arteria Dahlan tentang bahasa Sunda hingga kini tidak bisa dipidana oleh polisi. Alasan tidak bisa dilanjutkan lantaran terhalang UU RI No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3.

“Memang, UU MD3 dibuat untuk melindungi kasus hukum para anggota DPR yang bermasalah agar sulit tersentuh hukum,” tutur Pengamat politik Ujang Komarudin di Jakarta Sabtu lalu.

Anggota DPR RI, kata Ujang, membuat undang-undang untuk melindungi diri sendiri sehingga menyulitkan pejabat yang tidak punya jiwa negarawan dan hanya amankan dirinya sendiri.

“Dalam UU MD3 itu tentu melukai rakyat Indonesia, karena tidak ada persamaan hukum dan tidak ada keadilan. Jika rakyat terkena masalah hukum langsung ditangkap, tapi jika anggota DPR bermasalah, untuk diperiksa penegak hukum pun perlu izin Presiden,” tandas Akademisi Universitas Al Azhar Indonesia itu.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) menegaskan bahwa UU MD3 perlu direvisi oleh DPR.”Tapi itu jika mereka tidak mau revisi, harus ada sebagian rakyat yang melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi,” katanya.

Polisi menyatakan bahwa anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Arteria Dahlan soal bahasa Sunda tidak bisa dibawa ke ranah pidana.

Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan bahwa hal itu berdasarkan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).

“Pada Pasal 1 UU MD3 menyatakan “Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan atau pendapat yang dikemukakan baik secara lisan ataupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR,” kata Endra Zulpan.[/1]

Open chat
1
Butuh bantuan?
Rakyat
Halo! Apa yang bisa kami bantu, Kak?