RAKYAT.CO – Fraksi PKS di Komisi VIII DPR RI akan memperjuangkan biaya haji yang terjangkau dan rasional dan akan mengkaji usulan pemerintah biaya haji Rp 45 juta per jamaah.
“Angka itu baru sebatas usulan pemerintah dan belum dibahas mendalam oleh panitia kerja DPR. Kami PKS di Komisi VIII DPR berharap agar biaya haji pada tahun ini, jika jadi dilaksanakan dapat lebih rasional dan terjangkau oleh masyarakat,” ujar anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS Bukhori Yusuf dalam keterangannya, Sabtu (19/2/2022).
Komisi VIII akan melakukan pendalaman lebih lanjut biaya haji 2022 dalam rapat kerja dengan
Kementerian Agama dalam waktu dekat.
Kementerian Agama baru memaparkan usulan biaya perjalanan dan belum mengungkap usulan Biaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) kepada Komisi VIII DPR.
Oleh karena itu, Bukhori meminta Kementerian Agama segera menyampaikan usulan BPIH yang menjadi
instrumen penting dan basis menemukan angka biaya haji.
“Saat pembahasan dengan Menteri Agama kita akan coba pastikan secara detail terkait komponen apa saja yang membuat biaya haji naik cukup tinggi. Pasalnya, perlu diakui bahwa kenaikan ini cukup memberatkan bagi sebagian calon jemaah haji,” pungkas Bukhori.
Usulan Pemerintah
Sebelumnya, Kementerian Agama mengusulkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) tahun 2022 sebesar Rp 45.053.368. Usulan tersebut disampaikan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Rabu 16 Februari 2022.
“Terkait komponen BIPIH, ini meliputi biaya penerbangan, living cost atau biaya hidup selama di Saudi, sebagian biaya akomodasi di Mekkah dan Madinah, biaya visa, dan biaya PCR di Arab Saudi yang secara keseluruhan besarannya adalah Rp 45.053.368,” ujar Yaqut.
Biaya haji 2022 ini diambil dengan menyeimbangkan besaran beban jemaah dengan keberlangsungan
penyelenggaraan ibadah haji di masa yang akan datang. Yaqut mengatakan hal ini agar jemaah tidak terbebani.
“Keseimbangan ini dimaksudkan agar jemaah tidak terlalu terbebani dengan biaya yang harus dibayar mengingat sudah dua tahun melakukan pelunasan BIPIH,” ujar politikus PKB ini.[/1]
