Tuduh Panic Buying Masyarakat Biang Kerok, INDEP: Pemerintah Harus Evaluasi Diri

Rabu, 9 Maret 2022

Ilustrasi minyak goreng

RAKYAT.CO – Tuduhan Kementerian Perdagangan yang menyalahkan panic buying masyarakat atas kisruh ketersediaan minyak goreng (migor) belakangan ini dikritik oleh ekonom INDEF Rusli Abdullah.

Menurut Rusli, daripada menyalahkan masyarakat sebaiknya pemerintah melakukan evaluasi diri. “Sebab langkanya ketersediaan minyak goreng terjadi karena pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan belum melihat permasalahan intinya, ” ujar Rusli di Jakarta, Selasa (8/3/2022).

Terkait danya panic buying justru, kata Rusli, dipicu oleh kelangkaan pasokan minyak goreng curah. Kelangkaan mendorong masyarakat khususnya kelas menengah ke bawah beralih ke minyak goreng kemasan.

“Saya kira pemerintah tak bisa sepenuhnya salahkan masyarakat, karena faktanya stok minyak goreng khususnya migor curah ini tidak ada,” ungkapnya.

Sebanyak 62 persen masyarakat kelas menengah ke bawah membeli minyak goreng curah. Jumlah itu dari total kebutuhan rumah tangga sebanyak kurang lebih 3,8 kilo liter minyak goreng. “Itu fakta 62 persen masyarakat kita itu belinya minyak goreng curah, sisanya baru kemasan,” katanya.

Dikarenakan harga minyak goreng kemasan lebih murah dan akses untuk mendapatkannya lebih mudah ketimbang curah, maka banyak orang beralih ke kemasan. Sehingga hal itu berdampak pada kelangkaan stok.

“Ditambah lagi di ritel kita lihat ada orang yang suruh anak, suami atau keluarganya untuk membeli meskipun ada pembatasan maksimal 2 bungkus perhari,” ungkapnya.

Menurut Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal bahwa kisruh ini lantaran Kemendag tidak mengatasi spekulan-spekulan yang memborong minyak goreng.

“Saya kira kalaupun ada spekulasi yang dilakukan oleh masyarakat ini biasanya yang paling besar mampu melakukan spekulasi itu adalah orang-orang yang memiliki modal untuk bisa memborong barang dalam jumlah banyak dan bukan dari masyarakat kelas bawah,” kata Faisal.

Hal sama diungkapkan oleh Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira ada kecurigaan pemerintah soal penimbunan migor oleh masyarakat sebenarnya dipicu oleh realita di lapangan yang menunjukkan harga migor jauh di atas harga eceran tertinggi.

“Alokasi migor bersubsidi pun terbatas, sehingga psikologis konsumen terganggu. Akibatnya, ketika ada migor yang di bawah HET atau harga subsidi langsung diserbu. Itu sebenarnya hal yang normal, karena masyarakat merupakan konsumen akhir,” katanya.

Kecuali ada niatan segelintir pihak yang berpura-pura menjadi konsumen retail padahal punya gudang untuk menimbun. “Jadi, kalau yang sengaja menimbun ya ditindak saja, landasan hukum nya kan sudah jelas,” ungkapnya.

Kemendag mengatakan kelangkaan minyak goreng membuat masyarakat panik beli atau panic buying, sehingga warga menimbun di rumah.

Saat ini, Inspektur Jenderal Kemendag Didid Noordiatmoko memastikan produksi minyak goreng mendekati kebutuhan dalam negeri. Kelangkaan minyak goreng seharusnya teratasi paling lambat pada akhir Maret 2022.

Pemerintah bertahap menyelesaikan persoalan produksi hingga distribusi minyak goreng agar bisa diperoleh dengan mudah, dengan harga yang terjangkau di masyarakat.

Muncul persoalan baru yang merupakan dampak dari kenaikan harga dan kelangkaan barang, yakni panic buying. Lantaran sempat kesulitan mendapatkan minyak goreng dengan harga yang terjangkau, masyarakat membeli melebihi kebutuhan ketika mendapatkan kesempatan.

Hasil riset menyebutkan kebutuhan minyak goreng per orang hanya 0,8-1 liter per bulan. “Kondisi itu berarti banyak rumah tangga menyetok minyak goreng. Ini baru terindikasi,” terangnya.[/3]