Honorer Dihapus, DPR Minta Pemerintah Solusi Terbaik

RAKYAT.CO – Direncanakan November 2023, Pemerintah memastikan akan menghapus tenaga honorer di lingkup kerja di lingkungan birokrasi.

Namun, Pemerintah diminta untuk mempersiapkan solusi terbaik alihkan ratusan ribu tengah honorer agar tidak menambah pengangguran terbuka.

Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menilai penghapusan tenaga honorer akan menambah angka pengangguran terbuka. Penghapusan status honorer itu pasti akan berdampak pada aktivitas ekonomi nasional.

“Ada lebih dari 350 ribu tenaga honorer nasibnya belum jelas dan bisa menambah angka pengangguran lebih tinggi lagi sebab serapan tenaga kerja dari pemerintah berdampak langsung terhadap angka pengangguran terbuka,” kata Kurniasih.

Data Kementerian PAN RB, per Juni 2021 terdapat 410.000 Tenaga Honorer Kategori II (THK-II). Pada seleksi CASN 2021, hanya 51.492 lulus sebagai ASN baik PNS maupun PPPK. Sisanya 358.518 pegawai honorer lainnya berpotensi tidak memiliki pekerjaan jika tidak ada solusi dari pemerintah.

“Bila tidak ada solusi dari sekarang, bisa berdampak ke ekonomi nasional termasuk menurunnya daya beli,” tandas Kurniasih.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tidak adanya lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS) menjadi salah satu penyebab pengangguran masih cukup tinggi di Februari 2022. Angka pengangguran per Februari 2022 tercatat 8,4 juta orang.

Salah satu faktor meningkatnya angka pengangguran, serapan tenaga kerja di sektor administrasi pemerintah turun 30 ribu orang selama periode Februari 2021-Februari 2022. BPS menyebut tidak ada lowongan CPNS dari pemerintah ikut mendorong meningkatnya angka pengangguran.

Perlu ada koordinasi lintas kementerian untuk mencari solusi ini, termasuk antara Kementerian PAN RB, Kemendagri dan Kementerian Tenaga Kerja, untuk menyusun strategi agar tenaga honorer di pemerintahan mendapatkan solusi terbaik.

“Kami minta mitra di komisi IX yakni Kementerian Tenaga Kerja aktif sebelum nanti beban pengangguran baru justru menjadi beban Kemenaker. Maka sedari dini disiapkan langkah strategi untuk teman-teman tenaga honorer ini,” kata dia.

Sejauh ini baru ada solusi bagi tenaga honorer di bidang pendidik. Tenaga honorer lainnya seperti di bidang kesehatan, tenaga penyuluh dan tenaga administrasi belum ada solusi konkret.

Janji seleksi ASN dengan grade diturunkan tidak banyak menyerap jumlah tenaga honorer. Dari 400 ribuan hanya terserap 50 ribuan artinya tidak semua bisa terserap menjadi PNS atau PPPK. Dari berbagai Pemda merespons masih tetap memerlukan tenaga honorer.

“Jadi, jangan sampai nanti saat dihapus pelayanan kepada masyarakat juga bermasalah,” pungkas Politisi dari F-PKS itu.[/2]