RAKYAT.CO – Keputusan mendadak Presiden Jokowi menaikkan harga BBM diprotes banyak pihak, sebab dampak kenaikan itu pada semua sektor kehidupan masyarakat yang tengah sulit.
“Keputusan kenaikkan harga BBM belum dibicarakan dengan DPR RI. Dalam negara demokrasi, pengambilan keputusan yang berkaitan hajat hidup orang banyak selayaknya dibicarakan dulu dengan legislatif. Eksekutif,” ujar Pengamat komunikasi dan politik Jamiluddin Ritonga di Jakarta, Senin (5/9/20222).
Terkait penaikan harga BBM, eksekutif sama sekali tidak membicarakannya dengan DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani berulangkali mengatakan di media massa usulan kenaikan BBM dari pemerintah belum masuk ke DPR RI.
“Pemerintah secara sepihak memutuskan sendiri besaran kenaikan harga BBM,” tandas Jamiluddin.
Menurut Akademisi dari Universitas Esa Unggul itu menyebut beberapa fraksi terkesan memahami kebijakan yang diambil pemerintah. “Mengingat itu terjadi karena DPR RI dikuasai partai pendukung pemerintah,” katanya.
Partai Demokrat dan PKS yang menentang kenaikan harga BBM terkesan tidak dianggap oleh partai pendukung pemerintah.
“Pemerintah terkesan semena-mena menaikkan harga BBM, DPR RI sebagai wakil rakyat sudah tidak dianggap keberadaannya,” pungkasnya.[/1]
