RAKYAT.CO – Kebijakan Pemerintah menaikan harga BBM dinilai membebani dan menambah kesengsaraan rakyat pasca pandemi Covid-19 yang melanda lebih dari dua tahun.
“Pemerintah sebaiknya mengkaji ulang dengan alternatif terakhir menaikkan harga BBM yang membebani rakyat, dengan mencari solusi lain yang lebih kecil dampaknya bagi masyarakat,” ujar Ketua Umum Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo) HM.Jusuf Rizal di Jakarta, Kamis (8/9/2022).
Menaikkan harga BBM saat ini, kata Jusuf, bukan waktu yang tepat sebab pengaruh berbagai perkembangan politik dan ekonomi dunia yang membawa dampak bagi perekonomian nasional, sehingga pemerintah perlu hati-hati dan cermat mengambil kebijakan terhadap nasib rakyat.
“Hal menyangkut perut, rakyat bisa melakukan apa saja. Jika perut lapar karena harga tidak terjangkau mereka mudah tersulut. Pemerintah perlu kalkulasi resiko ekonomi dan politiknya,” tandasnya.
Ditanya lebih jauh, terkait usulan Parsindo dengan tegas Jusuf Rizal menyatakan bahwa pemerintah dengan DPR dan masyarakat harus komunikasi agar memperoleh masukan. Tidak bisa hanya perspektif ekonomi dan politik penguasa dan mengabaikan suara rakyat.
“Kami mengusulkan untuk menunda berbagai pembangunan untuk keseimbangan keuangan negara. Menekan tingkat kebocoran Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan pengetatan anggaran di berbagai sektor, ” tegas Ketua Umum Perkumpulan Wartawan Media dan Online Indonesia (PWMOI) itu.
Parsindo juga mengusulan untuk memotong gaji para pejabat, mulai DPR, MPR, DPD, Direksi BUMN hingga ASN di level tertentu. Lalu, menaikkan pajak barang mewah yang lebih tinggi, karena hanya dinikmati segelintir masyarakat Indonesia.[/1]
