Rencana Penghapusan PPKM, Satgas Covid-19: Sejalan dengan Herd Immunity

Selasa, 27 Desember 2022

Ilustrasi PPKM Darurat Jawa - Bali

RAKYAT.CO – Rencana Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 menilai penghapusan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sejalan tingkat keamanan danherd immunity yang terbentuk di tengah masyarakat.

“Pemerintah tengah mengkaji dari berbagai aspek termasuk di Satgas juga melakukan hal yang kita nilai keamanan untuk masyarakat dan dalam konteks perlindungan dan Kementerian Kesehatan juga memantau herd immunity di masyarakat,” ujar Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito dalam keterangannya, Senin (26/12/2022).

Pemerintah memastikan imunitas di masyarakat itu tinggi jika memang PPKM dicabut. “Kita ingin memastikan imunitas di masyarakat itu tinggi pada saat kalau kita memang mau mencabut PPKM,” katanya.

Saat ini dijalankan PPKM level 1 di seluruh wilayah Indonesia. Maka, semua kegiatan masyarakat dapat berjalan 100%. Sehingga, jika ada istilah pembatasan sedangkan kegiatan sudah berjalan dengan 100%, maka tidak pas.

“Perlu dipahami PPKM ini sebenarnya levelnya sekarang di level 1 artinya pekerjaannya di office sudah 100%, tempat ibadah, pasar rakyat, Mall, cafe dan seterusnya semuanya sudah beroperasi 100%. Jadi relatif semua kegiatan itu sudah penuh, normal, ” katanya.

“Kalau istilah pembatasan kegiatan masyarakat untuk yang beroperasi 100% seperti ini kan jadinya kurang pas. Memang PPKM dilihat dari fakta jumlah aktivitas sudah layaknya untuk dicabut, begitu kan karena memang sudah 100%,” imbuhnya.

Ada beberapa hal yang harus dipertahankan terutama proteksi di masyarakat ketika PPKM dihapuskan yaitu imunitas atau herd immunity.

“Cara menjaga imunitas salah satunya dengan vaksinasi, vaksinasinya 1, 2 booster pertama, booster kedua itu dilakukan pemerintah untuk menjaga imunitas atau herd immunitynya itu terjaga tinggi. Nah, berapa booster kan masih capaiannya masih belum optimal dan itu terus kita dorong,” katanya.

“Berdasarkan Instruksi Mendagri yang membatasi tentang aktivitas masyarakat terkait dengan persyaratan vaksinasi kita tetap ingin vaksinasinya didorong supaya terlindungi, ini ada ancaman,” tandasnya.[/2]