RAKYAT.CO – Pada 2023, rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) akan berjalan seiring dengan seleksi CASN 2022. Rekrumen CASN 2022 sebagian besar adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) baru dilaksanakan menjelang akhir tahun kemarin.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyatakan, bahwa tahun ini rekrutmen CASN melingkupi seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) serta PPPK.
“Seleksi tahun ini akan dibuka untuk umum, tidak hanya dari jalur sekolah kedinasan,” ujar Anas dalam keteranganya, Selasa (31/1/2023).
Pemerintah, kata Anas, masih fokus dengan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan dan pendidikan. Pemerintah memberi prioritas kepada talenta digital sebagai bentuk transformasi digitalisasi yang kini sedang dijalankan dalam kerangka arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Formasi akan dibuka hakim, jaksa, dosen, serta tenaga teknis tertentu lainnya,” kata dia
Saat ini, instansi pemerintah dalam proses persiapan pengusulan formasi. “Sekarang semuanya sedang berproses pada tahap persiapan pengusulan formasi dari sejumlah instansi pemerintah,” katanya.
Selain itu, rekrutmen CASN 2023 mempertimbangkan sejumlah variabel tertentu, seperti indikator jumlah PNS yang pensiun dan pemenuhan SDM guna mendukung program strategis nasional, termasuk letak geografis dan kemampuan anggaran.
Kepada instansi pemerintah Anas meminta mulai mendata dan mengusulkan kebutuhan ASN tahun 2023 yang prioritas untuk segera diisi di instansi masing-masing.
Usai usulan kebutuhan dari masing-masing instansi, tahap selanjutnya adalah penetapan kebutuhan. Formasi ditetapkan dengan memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan teknis BKN.
Terdapat empat arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2023. Pertama adalah fokus pelayanan dasar. Kedua, yakni kebijakan memberi kesempatan rekrutmen talenta digital. Ketiga, merekrut CASN secara selektif. Keempat, mengurangi rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital.
Kondisi saat ini, pemerintah masih menganalisis jabatan mana saja yang bisa terdampak oleh perkembangan digital. “Dunia digital berubah cepat, pemerintah harus cepat adaptasi,” katanya.[/2]
