rakyat.co – Menanggapi debat calon wakil presiden (cawapres) 2019 tadi malam, koordinator Honorer K2 Jawa Timur Munir Qu menilai nomor urut 01 Kiai Ma’ruf Amin sangat membanggakan instrumen data pokok pendidikan (Dapodik) untuk mengawasi dana transfer daerah. Namun, dia lupa memikirkan nasib pengelola Dapodik.
“Sebenarnya sadar enggak sih, selama ini yang isi Dapodik itu operator sekolah yang statusnya honorer. Kenapa banggain Dapodik tapi tidak memikirkan kesejahteraan tenaga kerjanya,” ujar Munir, Senin (18/3/2019).
Munir membeberkan fakta ada 800 ribu operator sekolah dasar adalah guru honorer. Selain mengajar, guru honorer juga diberikan beban mengisi Dapodik.
Tapi gaji guru honorer sangat tidak manusiawi Rp 150 ribu sampai Rp 300 ribu. Sayangnya, Kiai Ma’ruf tidak menyinggung peran honorer K2 dalam urusan dapodik.
“Kenapa enggak sadar gitu ya. Ini tandanya enggak paham masalah pendidikan. Honorer K2 disepelekan padahal kami ini yang kerjanya ganda,” ungkapnya.
Sementara itu, Bhimma, koordinator Honorer K2 Indonesia menandaskan bahwa Dapodik itu produk aplikasi kebijakan Presiden SBY melalui Surat Edaran Mendikbud Muhammad Nuh sesuai Instruksi Menteri No 2 tahun 2011 tentang Pengelolaan Pendataan.
Namun, pasca lahirnya Dapodik kemudian nama operator sekolah yang sampai saat ini regulasinya masih belum jelas.
“Sebenarnya Dapodik itu bukan instrumen baru. Bagi kami, harusnya yang diperhatikan itu kesejahteraan dan kejelasan status honorer yang mengelola data Dapodik,” kritik Bhimma.[*/5]
