RAKYAT.CO – Upaya bisa menghubungi Aung San Suu Kyi dan tahanan sipil lainnya di Myanmar dilakukan pihak Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS).
Pasca dua pejabat partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), yang dipimpin Suu Kyi, meninggal dalam tahanan militer selama seminggu terakhir.
Sosok Suu Kyi adalah penasihat negara Myanmar, kepala pemerintahan sipil, sebelum dia digulingkan dari kekuasaan dan ditahan oleh militer dalam kudeta 1 Februari lalu.
Usai meraih kemenangan besar Partai NLD dalam pemilihan parlemen tahun lalu, mendorong militer untuk menuduh terjadinya kecurangan dan menggulingkannya dari kekuasaan.
“Sasat ini, Kami memiliki permintaan luar biasa untuk berhubungan dengan penasihat negara yang ditahan secara tidak adil oleh militer,” ujar juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price kepada awak media.
“Kami konsisten menanyakan tentang kesehatan dan keselamatannya, serta kesehatan dan keselamatan semua pemimpin yang ditahan dan aktor masyarakat sipil dan kami bekerja melalui saluran yang tepat untuk melakukan kontak dengan mereka yang ditahan,” ungkap Price seperti dikutip dari NBC, Sabtu (13/2/2021).
Pihak AS telah mencoba melakukan kontak dengan Suu Kyi sejak kudeta Februari lalu tetapi ditolak dengan kasar oleh militer Myanmar, yang telah menggunakan kekerasan yang meningkat terhadap para pengunjuk rasa dalam beberapa pekan terakhir.
Namun, ada kekhawatiran yang berkembang tentang keselamatan Suu Kyi dan tahanan lainnya setelah dua anggota partainya meninggal selama seminggu terakhir setelah pasukan keamanan menahan mereka. Suu Kyi terakhir terlihat dalam sidang pengadilan tanggal 1 Maret. Tidak jelas di mana dia ditahan. Ada laporan ia ditahan di rumahnya sebelum dipindahkan ke lokasi yang dirahasiakan.
Sejak kudeta, lebih dari 70 warga sipil Myanmar terbunuh dan lebih dari 2.000 orang telah ditangkap, didakwa atau dihukum oleh rezim militer, menurut data yang dikumpulkan oleh Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik.
Pekan lalu, Departemen Perdagangan AS memberlakukan kontrol ekspor terhadap Kementerian Pertahanan dan Dalam Negeri Myanmar serta dua perusahaan yang terkait dengan militer.
Washington mengancam akan memberikan sanksi lebih lanjut terhadap rezim militer jika tidak menghentikan tindakan keras tersebut.
AS meminta China menggunakan pengaruhnya atas Myanmar guna memulihkan pemerintahan yang dipilih secara demokratis ke tampuk kekuasaan. Beijing memblokir resolusi Dewan Keamanan PBB pada Februari yang mengutuk kudeta tersebut. Namun, China mendukung pernyataan Dewan Keamanan minggu ini yang mengutuk kekerasan terhadap pengunjuk rasa dan menyatakan dukungan untuk transisi demokrasi Myanmar.
Pernyataan Presiden pada Rabu sebagai satu langkah di bawah resolusi tetapi masih menjadi bagian dari catatan permanen PBB. Dewan Keamanan PBB dapat menjatuhkan sanksi tetapi tindakan seperti itu kemungkinan akan gagal karena sikap oposisi dari China dan Rusia.
Pejabat AS dan China akan mengadakan pertemuan di Anchorage, Alaska pada 18 Maret untuk membahas berbagai topik.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan kepada Kongres minggu ini bahwa pertemuan di masa depan dengan para pejabat China akan datang hanya jika kemajuan nyata dibuat pada masalah yang menjadi perhatian Washington.
“Sekarnag tidak ada maksud untuk serangkaian keterlibatan lanjutan dan jika ingin diikuti, benar-benar harus didasarkan pada proposisi bahwa kami melihat kemajuan yang nyata dan hasil yang nyata pada masalah yang menjadi perhatian kami. dengan China,” pungkas Blinken.[/4]
