RAKYAT – Publik bertanya-tanya ada apa dengan kunjungan yang terkesan mendadak dari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo ke Indonesia menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (29/10/2020).
Menurut pakar hukum tata negara, Jimly Asshiddiqie saat ini Indonesia merupakan negara yang sedang diperebutkan negara-negara yang bersiap untuk perang.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang kini menjabat anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ini sebagai peluang untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara nonblok bebas dan aktif.
“Indonesia diperebutkan oleh negara-negara yang sedang bersiap untuk perang dunia. Peluang untuk tegak nonblok bebas dan aktif untuk kpentingan rakyat Indonesia terbuka. Kita dukung,” tulis Jimly dalam laman Twitternya, @JimlyAs, Jumat (30/10/2020).
Pendapat Jimly pun ditanggapi netizen dengan akun @ImamJumhuri yang menilai selama ini PDIP sebagai penguasa kurang memiliki “global political thingking” yang strategis. Alhasil, saat ini terkesan mendahulukan China.
“Tokoh-tokoh bangsa harus bersikap cerdas dan tegas. Ini saat sangat menentukan. PDIP sebagai penguasa kurang memiliki global political thinking yang strategis. Tahunya selama ini yang tampak hanya pokoknya China. Nasib bangsa dan negara dipertaruhkan. Memprihatinkan,” tulis @ImamJuhuri.
Namun Jimly tidak sependapat. Menurut dia, Amerika Serikat (AS) selama ini sombong dan senang mendikte disertai aksi menekan bangsa lain dengan sanksi ekonomi.
“Tidak perlu nuduh PDIP segala, nasionalismenya sudah jelas. Tapi AS juga jangan lagi terlalu sombong. Seperti pernah disebut Menko Luhut BP, para menteri AS diajak ketemu saja susah, maunya selalu medikte, menekan dengan sangsi ekonomi dan segala macam. Makanya banyak negara jadi condong ke RRC,” tulis mantan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini.
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana, sebelumnya bahwa menilai kunjungan Pompeo ke Indonesia memberikan pesan kepada China yang belakangan sangat agresif di Laut China Selatan.
Pertama, usai di Sri Lanka Pompeo mengatakan Partai Komunis China sebagai predator, Hikmahanto menduga AS hendak menyampaikan pesan ke China bahwa Indonesia tidak akan terjebak dengan ketergantungan utang Indonesia terhadap China.
“China tidak akan bisa meminta Indonesia untuk membangun pangkalan militer karena strategic partnership AS-Indonesia akan diperkuat baik untuk bidang ekonomi dan pertahanan,” ungkap Hikmahanto, Kamis (29/10/2020).
Kedua, pernyataan Menlu Retno Marsudi semua negara diminta untuk menghormati United Nations Convention on The Law of the Sea (UNCLOS) di Laut China Selatan sangat diapresiasi oleh Pompeo.
Rektor Universitas Jenderal A Yani itu menilai bahwa pernyataan ini mengkritik China yang mengklaim sembilan garis putus yang tidak memiliki dasar dalam UNCLOS dan telah dinyatakan demikian oleh putusan Permanent Court of Arbitration pada tahun 2016.
”Sikap Indonesia tidak gentar menyampaikan kritik tersebut meski Indonesia bergantung pada utang dari China,” pungkas Hikmahanto.[/1]
