RAKYAT.CO – Sejumlah masalah bakal dihadapi jika pilkada serentak digelar pada 2024. Analisis tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi melalui akun Twitter pribadinya, @burhanmuhtadi, Minggu (31/1/2021).
Selain akan overlap dengan pilpres dan pileg, ada 272 kepala daerah yang habis jabatannya pada 2022 dan 2023 yang akan dipegang penjabat gubernur/bupati/wali kota yang diangkat presiden dan mendagri.
Juga, Burhanudin menautkan potongan video saat dirinya diwawancarai stasiun televisi swasta. Dalam dialog tersebut dia mengatakan, pernyataan bahwa pilkada serentak bisa menekan biaya harus dibuktikan lebih jauh.
“Mendagri waktu itu Pak Tjahjo Kumolo mengatakan, pilkada 2015 dan 2016 belum terbukti menekan biaya, harus ada studi lebih jauh,” kata Burhanudin.
Kekosongan kepala daerah, lanjut Burhanudin, yang diisi oleh pelaksana tugas (Plt) hingga 2 tahun juga problematis. Pasalnya, seorang Plt tak bisa membuat keputusan strategis.
“Bagi Plt 2 tahun, banyak kepala dareah Plt, bagaimana keputusan strategis, padahal punya keterbatasan. Kalau ada main mata (dengan paslon) bagaimana legitimasi pemilunya? Akan jadi persoalan jika tak diselesaikan dari awal,” pungkasnya.[/1]