RAKYAT.CO – Untuk memperkuat rencana mitigasi jangka panjang, Pemerintah diminta untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
“Rencana mitigasi jangka panjang sangat perlu dilakukan sehingga semua pihak dapat menentukan langkah-langkah reaksi terhadap perubahan iklim,” ujar Pakar Hidrologi dan Sumber Daya Air Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Yanto di Purwokerto, Senin (6/9/2021).
Bencana hidrometeorologi terjadi setiap tahun, terutama saat musim hujan. “Ada sebagian besar adalah bencana hidrometeorologi dalam bentuk banjir dan tanah longsor,” katanya.
Selain itu, perlu memperbanyak studi menghasilkan rekomendasi teknologi yang tepat. “Juga, perlu dikembangkan sistem informasi yang dapat diandalkan, cepat, dan akurat serta perlunya ketersediaan dan akses data guna mempermudah studi terkait mitigasi,” ungkapnya.
Pemerintah harus membuka data hidrometeorologi seluas-luasnya agar dimanfaatkan oleh para periset. “Terkait dengan peraturan penyediaan data hidrometeorologi perlu ditinjau ulang sehingga data-data tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan riset,” tandas Yanto.
Siklus manajemen bencana dikenal empat tahapan penting yakni mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan.
“Pemerintah dan elemen masyarakat selama ini, cukup baik dalam upaya tanggap darurat. Berbagai unsur bahu membahu ketika terjadi bencana. Berbagai upaya mitigasi saya rasa masih belum memadai dan harus terus ditingkatkan,” ungkapnya.
Selain itu, bencana meteorologi dapat dikenali polanya sehingga prediksi kejadian bencana dapat dilakukan. “Saatnya seluruh pihak memberikan porsi perhatian yang lebih besar terhadap upaya mitigasi bencana hidrometeorologi. Salah satunya dengan memberikan kemudahan akses data bagi para ilmuwan,” tutur Yanto.
Langkah mitigasi yang terencana merupakan salah satu upaya efektif dalam upaya mengurangi risiko bencana hidrometeorologi.
“Berbagia upaya mitigasi yang terencana dengan baik perlu dilaksanakan. Baik mitigasi berbasis individu, masyarakat, maupun pemerintah,” tegasnya.[/2]
