RAKYAT.CO – Menjadi tanda tanya siapa pengganti panglima TNI mengingat Jabatan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto segera memasuki pensiun. Manuver dilakukan oleh dua nama santer disebut sebagai calon terkuat yakni KSAD Jenderal Andika Perkasa dan KSAL Laksamana Yudho Margono.
Politikus PDIP Effendi Simbolon mendorong Andika Perkasa, Wakil Ketua Komisi I DPR Anton Sukartono Suratto berpandangan, jabatan Panglima TNI bisa diisi dengan dua pendekatan yang pertama pendekatan bergiliran antar-matra sebagaimana bunyi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Ada 10 ayat dalam pasal tersebut, yakni mengatur mulai dari TNI dipimpin oleh seorang Panglima, pengangkatan dan pemberhentian Panglima. “Perwira tinggi dapat tiap-tiap angkatan dapat bergantian menjabat Panglima,” ujar politikus PDIP di Jakarta, Selasa (9/7/2021).
Menurut Anton, yang kedua adalah pendekatan presiden yang bisa menggunakan hak prerogatifnya. Sejak Jokowi dilantik menjadi Presiden pada 2014, sudah tiga kali jabatan Panglima TNI berganti. Namun, tak sekalipun dalam periode tersebut, matra Angkatan Laut menjabat Panglima TNI.
“Panglima TNI diisi Jenderal Gatot Nurmantyo serta Jenderal Moeldoko yang keduanya berasal dari matra Angkatan Darat. Maka saat ini, jabatan Panglima TNI diisi oleh dari matra Angkatan Udara. Marsekal Hadi Tjahjanto,” katanya.
Diakui Anton, memang saat ini dari ke 3 kepala staf matra TNI yang ada yang paling terlihat performanya adalah KSAD Jenderal Andika Perkasa, baik upaya Andika dalam meningkatkan keahlian para prajurit di TNI AD maupun pembenahan SDM di lingkungan matra Darat.
Pada saat bersamaan kinerja KSAL Laksamana Yudho Margono juga bagus, karena berani mengambil sikap tenang dan berperan aktif menjaga stabilitas keamanan di perairan wilayah NKRI yang salah satunya dengan melakukan pengawasan kapal asing yang menerabas masuk ke wilayah teritorial NKRI bahkan mengamankan wilayah ZEE dari pencurian sumber daya alam tanpa izin.
“Jadi, sosok KSAL berkomitmen memastikan TNI terus menjaga Laut China Selatan agar terus kondusif, walaupun saat ini Republik Rakyat China tengah membuat rancangan undang-undang (RUU) soal penjaga pantai atau coast guard yang akan ditugaskan di Laut Cina Selatan,” pungkasnya.[/1]