RAKYAT.CO – Usulan agar dibentuk sejak awal pandemi dewan vaksin nasional agar vaksinasi melibatkan berbagai elemen termasuk unsur keagamaan.
“Kehadiran Dewan vaksin untuk memastikan kehalalannya dan ketahanan data warga negara, sehingga jangan sampai vaksin dan vaksinasi ini membocorkan informasi data warga negara dan kalangan-kalangan lain,” ujar cendekiawan Muslim Prof Din Syamsuddin dalam konferensi pers virtual penyampaian pokok-pokok pikiran 100 tokoh bangsa, Rabu (22/9/2021).
Pemerintah tidak bisa menentukan atau memilih sendiri vaksin tertentu, terlebih jika vaksin tidak diakui di negara lain. Dampaknya membuat warga negara dalam hal ini umat Muslim, terhalang menunaikan ibadah umroh karena vaksin yang tidak diakui oleh Arab Saudi.
Pada kesempatan itu, Din menyinggung penanggulangan pandemi yang ditujukan untuk menciptakan kekebalan kelompok (herd immunity). Menurut Din, yang terjadi sekarang justru kekebalan vaksinasi melalui program vaksinasi.
Selain itu, Din mempertanyakan keamanan data warga negara yang telah divaksin dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi.
“Untuk itu, kami mengusulkan dibentuk dewan vaksin nasional yang terdiri dari berbagai elemen termasuk keagamaan untuk memastikan kehalalan dan ketahanannya,” katanya.
Tidak kurang dari 100 tokoh bangsa melakukan pertemuan virtual pada 18 Agustus lalu untuk membahas langkah-langkah yang tepat dan cepat sebagai solusi menyelamatkan negeri dari pandemi Covid-19. Hasil pembahasan memberikan ikhtisar pokok-pokok pikiran 100 tokoh bangsa yang ingin disampaikan langsung kepada pemerintah.
Ke-100 tokoh bangsa tersebut adalah Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Haedar Nashir, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Prof Dr KH Said Aqil Siroj MA, Ketua Umum PP Syarikat Islam Dr Hamdan Zoelva SH MH, dan Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Muhammad Jusuf Kalla, Prof Din Syamsuddin, Prof Azyumardi Azra, pimpinan Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor KH Hasan Abdullah Sahal.
Di antara yang disoroti terkait faktor strategis yang harus diperhatikan pemerintah dalam melanjutkan upaya penanggulangan pandemi Covid-19. Di mana, pemerintah harus menggalang kekuatan masyarakat madani dengan melibatkan dan bekerja sama dengan organisasi atau lembaga masyarakat sebagai subyek perubahan.
“Alangkah tidak arif, pemerintah merasa bisa mengatasi masalah sendiri tanpa melibatkan masyarakat. Kekuatan filantropi dalam masyarakat madani merupakan modal besar yang bisa dimanfaatkan bagi penanggulangan pandemi,” tulis pernyataan 100 tokoh bangsa tersebut.[/1]
