TWK Berisi Nikah-Qunut, LGBT, FPI dan HTI, Kebangsaan atau Radikalisme?

RAKYAT.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bagi sejumlah pegawai sebagai syarat alih status Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Sumber internal menceritakan TWK, tapi faktanya lebih terkait radikalisme ketimbang kebangsaan. Beberapa pertanyaan mencakup hal-hal seperti nikah dan doa qunut. “Betul ada pertanyaan seprti itu, ” ujar sumber melalui keterangan tertulis, Selasa (4/5/2021) malam.

Pertanyaan tersebut sontak saja menjadi perbincangan publik. Diduga dari 75 pegawai KPK tidak lolos tes tersebut.

Sumber lain menyatakan, TWK didominasi pertanyaan tentang radikalisme. Juga, ada poin pertanyaan tentang Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

“Ada sekitar 70-80 persen soal-soal sama sekali tidak terkait kebangsaan. Tapi lebih banyak terkait dengan radikalisme,” ungkap sumber.

“Pertama, kenal Habib Rizieq enggak, terus tanggapan tentang pembubaran FPI dan HTI seperti apa. Terus LGBT, aneh juga itu. LGBT dilarang di Indonesia, terus tanggapan saudara seperti apa,” ujar sumber.

Pihak Humas BKN, Paryono, mengatakan pihaknya menggandeng sejumlah lembaga dalam pelaksanaan tes tersebut, seperti Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

“Saya tidak punya akses melihat proses mau pun hasilnya, termasuk misalnya apakah pertanyaan di sana ada, habib Rizieq, atau apa. Saya enggak tahu persis,” kata Paryono.

Terdapat 75 pegawai KPK dikabarkan tidak lolos tes wawasan kebangsaan dan terancam diberhentikan oleh pimpinan lembaga antirasuah.

Kebanyakan dari mereka merupakan Ketua Satuan Tugas penyidik dan penyelidik dari unsur internal, pengurus inti Wadah Pegawai KPK hingga pegawai berprestasi lainnya.

KPK sempat diserang isu polisi Taliban vs polisi India. Hal itu merujuk kepada tudingan kubu tertentu di lembaga antirasuah yang condong pada radikalisme.

Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi III DPR, menyebut kubu Taliban merujuk pada kubu Novel Baswedan, dan polisi India merujuk pada kubu di luar Novel Baswedan.[/1]