PSBB dari Anies Dinilai Lebih Efektif, Epidemiolog: Dibandingkan PPKM Darurat Saat Ini
Ilustrasi PPKM Darurat Jawa - Bali
RAKYAT.CO – Memahami soal perbedaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB ) di Ibu Kota Jakarta.
Perbedaannya terletak pada wewenang kepala daerah dalam mengeksekusi kebijakan dalam penanganan pandemi Covid-19.
“Saya rutin komunikasi dengan Pak Budi (Menkes), juga Pak Anies (Gubernur DKI), memberi saran bagaimana yang baik. Sayangnya pengambil kebijakan itu ada di tempat lain bukan hanya di Kemenkes dan gubernur,” ujar Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) dr Pandu Riono MPH PhD dalam kanal Hersubeno Point di YouTube Hersubeno Arief, Senin (12/7/2021).
Saat penerapan PSBB, Gubernur Anies Baswedan memegang kekuasaan lebih besar, sehingga kebijakan pengetatan bisa dijalankan. Pelaksanaan PSBB lebih berhasil menekan laju Covid-19. “Pada saat Pak Anies pegang PSBB itu betul bisa dijalankan, ” kata dr Pandu.
Namun, sekarang wewenang tidak ada lagi tetapi di PPKM dengan Koordinator PPKM Darurat, itu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Menurut juru wabah ini memandang bahwa penanganan pandemi melalui Komite Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) sudah jelas tidak efektif.
Sebab yang jalan hanya pemulihan ekonomi nasional, sedangkan persoalan penanganan pandemi cenderung diabaikan.
“Jadi, penanganan pandeminya enggak jalan adanya PEN saja. Saya kira ini KPC PEN baiknya dibubarin saja, sudah gagal kok,” ungkapnya.
Salah satu indikasi tidak efektifnya KPC PEN ini adalah tidak mau mendengarkan saran-saran yang disampaikan para ahli kesehatan soal adanya lonjakan Covid-19 pascalebaran.
Situasi seperti ini sudah diprediksi kasus covid-19 akan cepat sekali naiknya, karena beberapa alasan. Pertama dengan adanya varian delta. Kedua, perilaku abai penduduk dan ketiga, kebijakan pemerintah yang seperti PEN ini.
“Ibaratnya sudah jauh hari saya sampaikan akan adanya gelombang lonjakan sangat dahsyat. Saya diskusikan dengan Pak Gunadi dan Pak Anies. Kalau enggak ditekan sekarang akan kewalahan Jakarta dan pulau Jawa, maka ketatkanlah Pulau Jawa segera,” tandasnya.
Dengan saran pengetatan itu Gubernur Anies Baswedan dan Menkes Budi Gunadi Sadikin setuju. Setiap rapat mengingatkan, usulan itu tidak bisa diterima kalangan pemerintah lainnya.
“Sudah disamapikan saya cemas akan terjadi seperti pola India, rumah sakit akan kolaps, banyak yang tidak bisa ditampung, banyak yang akan meninggal, kekurangan oksigen. Saya bayangkan itu kejadian India di Jakarta dan Pulau Jawa. Sekarang terbukti,” tandasnya.[/1]
