Intelijen MI5 Bongkar Modus Komunis China Susupi Parlemen Inggris
Ilustrasi intelijen
RAKYAT.CO – Sebuah laporan mengejutkan dari Badan Kontraintelijen Dalam Negeri Inggris MI5 bahwa beredar informasi dimulainya operasi gerilya dari Partai Komunis China (PKC) terkait pejabat dan politikus di negara itu termasuk hendak masuk ke Parlemen Inggris.
Modus yang dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya memberikan dana donasi bagi sejumlah politikus hingga kemudian kesepakatan bisnis yang membuat ketergantungan terhadap berbagai pihak mengarah ke China. Seorang pengacara muncul yaitu Christine Lee yang ditengarai menjadi figur perantara dan dekat dengan sejumlah politikus di negeri itu.
Lee disebut bekerja untuk Partai Komunis China dan dikhawatirkan bekerja untuk kepentingan itu. Walaupun sebagaimana dilansir laman BBC, Kamis (20/1/2021), Christine Lee tak sampai dituduh sebagai mata-mata. Pengacara yang terkenal di kalangan komunitas China di Inggris belakangan belum memberikan pernyataan mengenai informasi ini.
Langkah pencegahan diserukan perlu dilakukan pemerintah Inggris. Termasuk bila meniru hal yang dilakukan AS setiap orang yang ada di sana dan memang bekerja untuk asing harus mampu membuktikan dirinya bekerja secara legal.
Jika tidak maka bisa diproses secara hukum di negara itu. Selama ini zona abu-abu dan penggelontoran dana donasi hingga sumbangan dari perusahaan cangkang kepada aktivitas para politikus dirasa belum diatur dengan jelas. Oleh karena itu perlu UU yang memadai.
Pihak MI5 menyebutkan Christine Lee sendiri memfasilitasi sumbangan donasi masuk ke dalam negeri Inggris termasuk ke sejumlah politikus. Sebenarnya asal donasi itu adalah dari China maupun Hong Kong. Salah satu anggota Partai Buruh yang pernah menerima donasi untuk kegiatan politiknya adalah Politikus Partai Buruh Barry Gardiner. Dalam 5 tahun kantor Gardiner menerima sekitar Rp781 miliar untuk mendukung kegiatan politiknya.
Juga, ada nama Gardiner menyoal informasi MI5 ini mengatakan donasi itu sudah berhenti pada 2020 silam. Sementara Menteri Dalam Negeri Priti Patel membantah bahwa pemerintah Inggris lengah dan gagal menangkal ancaman mata-mata yang masuk.
Selain itu, Pemerintah Inggris sebelumnya diberitakan sedang mengkonsultasikan soal kewenangan baru menangkal aktivitas negara musuh. Draft UU payung hukum terkait disebutkan sudah diserahkan kepada Parlemen.[/4]
