RAKYAT.CO – Jelang pergantian Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahanto yang memasuki masa pensiunnya. Namun, hingga masa reses DPR 8 Oktober 2021, Presiden belum menyerahkan Surat Presiden terkait kandidat pengganti orang nomor satu di TNI.
Kendati masa jabatan akan berakhir di Desember 2021, namun Hadi berusia 58 tahun di November ini, sebagaimana termuat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, usia pensiun paling tinggi bagi Perwira adalah 58 Tahun.
“Ada suksesi Panglima TNI Pak Hadi Tjahjanto, yang pensiun pada 9 November artinya diharapkan sebelum 9 November TNI sudah punya Panglima baru, walaupun saya katakan secara de jure bahwa Panglima TNI akan pensiun pada 1 Desember 2021 nanti,” ujar Pimpinan DPR Lodewijk F. Paulus di Senayan, Selasa (5/10/2021).
Menteri Sekretariat Negara Pratikno mengatakan surpres calon Panglima TNI akan dikirim secepatnya ke DPR. Namun, dia mengaku sudah berkoordinasi dengan Ketua DPR RI Puan Maharani terkait surpres pengganti Panglima TNI.
“Kami tadi sudah koordinasi dengan Ketua DPR untuk pengusulan surat panglima itu tapi yang jelas kita akan lakukan secepatnya dan ada waktu bagi DPR,” ujar Pratikno di Jakarta, Rabu lalu.
Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI Tb Hasanuddin memprediksi surpres Panglima TNI akan dikirim Jokowi usai PON XX di Papua. Sebab, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto diberikan tugas sebagai penanggung jawab pengamanan PON.
“Diprediksi karena Panglima TNI ditunjuk menjadi tanggung jawab dalam pengamanan PON XX di Papua, terutama ketika ada tamu negara. Saya kira Surat Presiden itu bisa jadi setelah PON,” jelas Hasanuddin, Kamis lalu.
Hasanuddin menilai bahwa waktunya tidak mepet jika Supres dikirim setelah PON yang berakhir pada 15 Oktober 2021. DPR bisa menggelar uji kelayakan dan kepatutan di antara tanggal 8-29 November 2021. “Tanggal 1 Desember Pak Hadi bisa melaksanakan pensiun, serah terima bisa dilakukan pada Minggu kedua atau ketiga bulan November 2021,” katanya.
Saat ini, ada dua nama yang menjadi kandidat kuat pengganti Hadi Tjahjanto, yaitu Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono.
Ada saran dari anggota Komisi I DPR RI Fraksi PPP Syaifullah Tamliha mengusulkan Presiden Jokowi mengambil jalan tengah terkait calon Panglima TNI. Dia menyarankan agar KSAD Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI dan KSAL Yudo Margono jadi wakilnya.
Awalnya, Tamliha membandingkan waktu pensiun antara Kasad Andika dan Kasal Yudo untuk menjadi kandidat calon Panglima. Tetapi, waktu pensiunnya lebih awal sebelum pemilu nasional 2024.
“KSAD Andika yang akan menjadi (Panglima), dia lahir bulan Desember dan akan berakhir November tahun depan. Kalau Pak Yudo Kasal juga tidak berumur lama kalau jadi Panglima TNI, dia 2023 juga pensiun, yang paling seksi itu biasanya, Panglima TNI ketika menghadapi pemilu atau pilpres, inikan tidak,” tandasnya.[/1]