rakyat.co – Klaim China terhadap Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di perairan Natuna memantik reaksi banyak pihak di tanah air. Jokowi diminta tegas memprotes klaim China sebagai bentuk kedaulatan negara.
“Semua pejabat Pemerintah setidaknya bisa seperti sikap Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Jika menyangkut kedaulatan negara, Pemerintah harus bersikap keras dan tegas. Tidak boleh lembek. Meskipun kepada negara sahabat seperti China,” ujar Juru Bicara DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid di Jakarta, Sabtu (4/1/2020).
Sikap positif respons cepat Menlu Retno yang mengirimkan nota protes ke China. Namun, Kholid heran dengan sikap lunak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dengan latar belakang militer, Prabowo seperti mengesankan enteng persoalan kedaulatan negara.
“Jadi, kalau lembek, santai, maka bangsa ini akan semakin direndahkan oleh bangsa lain karena tidak punya keberanian dalam bersikap,” katanya.
Merujuk sikap politik luar negeri Indonesia mesti jelas. Hal ini mengacu hukum Internasional dalam The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 serta keputusan pengadilan arbitrase PBB.
“Sudah seharusnya Presiden bersikap jelas dan tegas. China sebagai bagian komunitas internasional harus menghormati norma dan hukum internasional yang sudah menjadi kesepakatan bersama di dunia,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan upaya diplomasi jadi tahapan dengan China atas polemik Natuna. Bagi Prabowo, China adalah sahabat sehingga mesti diselesaikan dengan baik.
“Tentu saja, kita selesaikan dengan baik, bagaimanapun China negara sahabat. Kita cool (tenang) saja. Kita santai kok, ” ujar Prabowo, Jumat (3/1/2020).[/1]
