RAKYAT.CO — Indonesia membawa penguatan ekosistem kewirausahaan dan perluasan akses pembiayaan inklusif bagi UMKM sebagai agenda utama dalam Pertemuan Tingkat Menteri UMKM APEC ke-32 di Guangzhou, Tiongkok. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman menyampaikan komitmen tersebut sekaligus berbagi pengalaman kebijakan yang telah dijalankan dalam negeri.
Kehadiran Indonesia di forum ini bukan sekadar bagian dari kerja sama kawasan. Lebih dari itu, momen ini menjadi ruang berbagi pengalaman dan praktik kebijakan yang dapat menjadi pembelajaran bersama bagi seluruh negara anggota.
“Keberhasilan kebijakan pembiayaan tidak hanya diukur dari seberapa besar dana yang disalurkan. Yang lebih penting adalah seberapa efektif pembiayaan tersebut membuat UMKM tumbuh, semakin tangguh, dan naik ke tingkat pengembangan yang lebih tinggi,” ujar Maman pada Selasa (8/9/2026).
Salah satu instrumen andalan yang terus diperkuat adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sepanjang tahun 2025, penyaluran KUR telah mencapai Rp286 triliun yang disalurkan kepada 4,5 juta pelaku UMKM. Ada catatan istimewa: untuk pertama kalinya dalam sepuluh tahun, porsi KUR yang masuk ke sektor produktif menyentuh angka 60,5 persen, terutama di sektor pertanian, perikanan, dan manufaktur.
“Ini mencerminkan tekad kami mengarahkan pembiayaan kepada kegiatan yang menciptakan nilai tambah ekonomi lebih besar dan membuka lapangan kerja berkualitas,” tegasnya.
Pergerakan itu berlanjut pada 2026. Sampai tanggal 24 Agustus 2026, penyaluran KUR telah mencapai Rp201 triliun untuk 3,1 juta debitur. Sebanyak 51 persen di antaranya diterima oleh wirausaha perempuan.
Pemerintah juga melakukan pembaruan pada skema pembiayaan Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) agar akses pembiayaan bagi perempuan makin terjangkau.
“Di bawah arahan Presiden, skema Mekaar sedang ditransformasikan. Suku bunga ditargetkan turun dari yang semula sekitar 20–25 persen menjadi **8 persen** mulai tahun ini,” jelas Maman.
Dari sisi penguatan wirausaha, pemerintah memperkuat program PRO-KESRA Produktif. Fokusnya bukan sekadar melahirkan pelaku usaha baru, melainkan sekaligus meningkatkan kapasitas dan memperkuat ekosistem pendukungnya. Program ini diarahkan guna mendukung target 10 juta orang berusaha dan bekerja melalui layanan terpadu lintas kementerian dan lembaga.
Indonesia juga membagikan pengalaman membangun ekosistem kewirausahaan yang tak hanya mengejar jumlah pelaku usaha, tetapi memastikan mereka mampu berkembang, naik kelas, dan membangun usaha yang berkelanjutan. Seluruh kebijakan ini berpijak pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional, yang sekaligus menargetkan rasio kewirausahaan Indonesia mencapai 8 persen pada tahun 2045.
Seluruh layanan dan data pun diintegrasikan dalam satu platform bernama SAPA UMKM. Sistem ini menghubungkan pendataan, akses program, peningkatan kapasitas, hingga pemantauan penerima manfaat secara menyeluruh.
“Melalui berbagai langkah itu, Indonesia tidak hanya memperkuat fondasi UMKM di dalam negeri, tetapi juga berkontribusi pada agenda APEC untuk melahirkan UMKM yang lebih inklusif, inovatif, tangguh, dan terhubung dengan pasar kawasan maupun dunia,” tutup Maman.[/3]
